berapa standar tinggi bangunan gedung
Standar tinggi bangunan gedung merupakan salah satu aspek penting dalam perencanaan dan pembangunan suatu bangunan. Standar ini ditetapkan berdasarkan peraturan dan pedoman yang ada, serta mempertimbangkan faktor-faktor seperti rencana tata ruang wilayah, rencana tata bangunan dan lingkungan, serta peraturan bangunan setempat.
Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung, standar teknis bangunan gedung harus dipenuhi sesuai dengan fungsi dan klasifikasi bangunan gedung. Fungsi bangunan gedung meliputi fungsi hunian, keagamaan, usaha, sosial dan budaya, serta fungsi khusus. Standar teknis ini mencakup ketentuan mengenai intensitas bangunan gedung, termasuk ketinggian dan jumlah lantai bangunan.
Dalam praktiknya, standar ketinggian bangunan gedung dapat bervariasi tergantung pada rencana tata ruang wilayah dan peraturan setempat. Misalnya, dalam pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, terdapat ketentuan mengenai kepadatan dan ketinggian bangunan gedung. Kepadatan bangunan meliputi ketentuan tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yang membedakan tingkatan KDB padat, sedang, dan renggang. Sedangkan ketinggian bangunan meliputi ketentuan tentang Jumlah Lantai Bangunan (JLB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), yang membedakan tingkatan KLB tinggi, sedang, dan rendah.
%20(1).png)
Penting untuk mencermati peraturan dan pedoman yang berlaku di wilayah setempat saat merencanakan dan membangun bangunan gedung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan memenuhi standar tinggi yang ditetapkan dan sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan setempat. Selain itu, standar tinggi bangunan gedung juga berkaitan dengan aspek keselamatan, terutama dalam hal pencegahan kebakaran dan penyediaan sarana evakuasi yang memadai.
Dalam prakteknya, standar tinggi bangunan gedung juga dapat berbeda-beda tergantung pada jenis dan fungsi bangunan. Misalnya, gedung perkantoran memiliki standar ketinggian tertentu, seperti gedung perkantoran tipe A dan B yang paling tinggi mencapai 20 lantai, sedangkan gedung perkantoran tipe C dan D paling tinggi mencapai 8 lantai.
Peran pemerintah dalam menetapkan standar tinggi bangunan gedung sangat penting. Pemerintah memiliki peran dalam mengeluarkan peraturan dan pedoman yang mengatur tentang standar teknis bangunan gedung. Salah satu peraturan yang mengatur tentang hal ini adalah Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung.
baca juga : langkah lankah menuju proses persetujuan bangunan gedung
baca juga : Menjelajahi Kekuatan dan Dinamika Jaringan di Era Digital
Peraturan Pemerintah juga turut mengatur tentang standar teknis bangunan gedung, termasuk ketentuan mengenai intensitas bangunan gedung, seperti ketinggian dan jumlah lantai bangunan. Standar ini mencakup ketentuan mengenai kepadatan dan ketinggian bangunan gedung, yang berkaitan dengan Koefisien Dasar Bangunan (KDB), Jumlah Lantai Bangunan (JLB), dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB).
Selain itu, pemerintah daerah juga memiliki peran dalam pengaturan standar tinggi bangunan gedung di wilayah setempat. Pemerintah daerah dapat menyusun peraturan daerah di bidang bangunan gedung berdasarkan pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Mereka juga dapat melakukan penyebarluasan peraturan perundang-undangan, pedoman, petunjuk, dan standar teknis bangunan gedung kepada masyarakat yang terkait dengan bangunan gedung.
Pemerintah juga berperan dalam pembinaan dan pemberdayaan penyelenggara bangunan gedung. Mereka dapat memberikan bimbingan, pengawasan, dan pembinaan terhadap penyelenggara bangunan gedung agar mematuhi standar teknis yang ditetapkan
Standar tinggi bangunan gedung ditetapkan oleh pemerintah melalui peraturan dan pedoman yang berlaku. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang Bangunan Gedung merupakan salah satu peraturan yang mengatur tentang standar teknis bangunan gedung. Standar ini mencakup ketentuan mengenai intensitas bangunan gedung, termasuk ketinggian dan jumlah lantai bangunan.
Selain itu, standar tinggi bangunan gedung juga dapat bervariasi tergantung pada rencana tata ruang wilayah dan peraturan setempat. Misalnya, dalam pedoman persyaratan teknis bangunan gedung, terdapat ketentuan mengenai kepadatan dan ketinggian bangunan gedung. Kepadatan bangunan meliputi ketentuan tentang Koefisien Dasar Bangunan (KDB), yang membedakan tingkatan KDB padat, sedang, dan renggang. Sedangkan ketinggian bangunan meliputi ketentuan tentang Jumlah Lantai Bangunan (JLB) dan Koefisien Lantai Bangunan (KLB), yang membedakan tingkatan KLB tinggi, sedang, dan rendah.
Penting untuk mencermati peraturan dan pedoman yang berlaku di wilayah setempat saat merencanakan dan membangun bangunan gedung. Hal ini bertujuan untuk memastikan bahwa bangunan memenuhi standar tinggi yang ditetapkan dan sesuai dengan rencana tata ruang dan peraturan setempat. Selain itu, standar tinggi bangunan gedung juga berkaitan dengan aspek keselamatan, terutama dalam hal pencegahan kebakaran dan penyediaan sarana evakuasi yang memadai.
baca juga : mengenal leih dekat tentang manajement konstruksi
baca juga : manajement konstruksi menurut para ahli
Dalam prakteknya, standar tinggi bangunan gedung juga dapat berbeda-beda tergantung pada jenis dan fungsi bangunan. Misalnya, gedung perkantoran memiliki standar ketinggian tertentu, seperti gedung perkantoran tipe A dan B yang paling tinggi mencapai 20 lantai, sedangkan gedung perkantoran tipe C dan D paling tinggi mencapai 8 lantai.
baca juga : arsitektur proses renovasi pembangunan gedung
baca juga : mengenal apa itu konses builiding information modeling
.webp)